Bukan sekadar warga yang bandel, ini adalah cerita tentang krisis kepercayaan dan ketakutan akan ketidakadilan struktural yang mengakar

Coba bayangkan Anda sedang bersantai di rumah, tiba-tiba ada orang asing mengetuk pintu membawa buku tebal dan mulai menanyakan detail penghasilan Anda. Apa reaksi pertama Anda? Defensif.

Inilah realita pahit di lapangan. Di Jakarta Barat, para petugas sensus ekonomi bercerita bagaimana mereka harus bolak-balik 3 sampai 4 kali hanya agar warga mau didata. Ada yang dijadikan tempat pelampiasan amarah soal Bantuan Sosial (Bansos) yang salah sasaran, ada yang dicurigai sebagai tukang tagih pajak, bahkan ada yang baru mengetuk pintu sudah diteriaki "orang jahat!".

Sebagai bagian dari Masyarakat, saya melihat anomali ini sangat menarik. Mengapa niat negara untuk mendata warganya justru dianggap sebagai ancaman?

 Ada alasan yang sangat logis dan manusiawi di balik pintu-pintu warga yang tertutup rapat itu.

Menyetir di Malam Hari Tanpa Lampu (Mengapa Negara Butuh Data) 

Sebelum kita menyalahkan warga, kita harus paham dulu kenapa negara butuh data ini.

Bayangkan pemerintah sedang menyetir mobil besar bernama Indonesia di malam yang gelap gulita. Data sensus adalah lampu depannya. Tanpa data yang akurat, negara ini menyetir dalam keadaan buta.

Apa akibatnya jika negara menyetir tanpa lampu?

• Bansos Meleset: Yang kaya dapat subsidi, yang miskin gigit jari.

• Program Pembangunan Gagal: Kucuran triliunan rupiah untuk dana pemberdayaan di daerah sering kali menguap tanpa hasil karena tidak sesuai dengan potensi riil ekonomi warganya.

• Inefisiensi Anggaran: Pemerintah terus melakukan "tambal sulam" kebijakan yang salah arah.

Ketika warga menolak didata, secara kolektif kita sedang memecahkan lampu mobil tersebut. Namun, ironisnya, warga yang sama akan marah besar ketika mobilnya menabrak lubang (baca: kebijakan gagal).

Lalu, kenapa warga rela menghancurkan "lampu" itu? Jawabannya ada pada perilaku manusia yang merespons ketakutan.

Sektor Informal: Bersembunyi di 'Dark Economy' Sebagai Penyelamat

Alasan paling klise tapi paling nyata dari penolakan sensus adalah: Paranoia Pajak. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mulai dari warung kelontong hingga bengkel kecil, takut setengah mati kalau omzet mereka dicatat, besoknya tagihan pajak datang mencekik.

Untuk menghindari ini, mereka memilih bersembunyi di wilayah yang disebut Dark Economy atau ekonomi bayangan. Aktivitas ekonomi jalan terus, duit berputar, tapi tidak tercatat oleh radar negara.

Banyak ekonom "langit" sering melabeli sektor informal ini sebagai parasit karena tidak bayar pajak. Tapi mari kita membumi sedikit. Sektor informal ini sebenarnya adalah jaring pengaman sesungguhnya bagi negara kita.

• Saat krisis 1998, siapa yang menopang ekonomi? Warung-warung kecil.

• Saat pandemi COVID-19, ketika perusahaan raksasa mem-PHK jutaan orang, ke mana para pekerja ini berlari? Buka usaha kuliner rumahan atau jadi kurir.

Mereka memilih tidak terdata bukan karena ingin menghancurkan negara, tapi murni insting bertahan hidup. Mereka takut, jika masuk sistem, fleksibilitas mereka hilang dan beban hidup makin berat.

Akar Paranoia: Ketidakadilan Struktural yang Dipertontonkan

Nah, di sinilah analisisnya menjadi sedikit lebih dalam. Sikap apatis dan penolakan warga itu bukan lahir dari ruang hampa. Ini adalah respons langsung dari ketidakadilan yang mereka tonton setiap hari.

Masyarakat kecil merasa diawasi lewat lubang jarum. NIK diwajibkan untuk beli gas subsidi, data divalidasi terus-menerus. Tapi di sisi lain, mereka melihat:

• Pejabat pamer harta miliaran di media sosial.

• Kasus korupsi yang hukumannya disunat.

• Pengusaha besar dengan mudah mendapat tax amnesty (pengampunan pajak).

Secara psikologis, ini menciptakan Trust Deficit (defisit kepercayaan). Warga berpikir: "Buat apa saya jujur soal harta saya yang nggak seberapa, kalau yang di atas sana pajaknya bisa diatur?"

Selain itu, di era sekarang, kita juga bicara soal kecemasan digital. Pemerintah saat ini berlomba-lomba mengintegrasikan data dengan Artificial Intelligence (AI) canggih untuk layanan publik. Tapi secanggih apa pun sistem AI yang dibangun negara, algoritmanya tidak akan berguna jika data dasarnya (raw data) kosong atau penuh kebohongan akibat warga takut datanya bocor dan dipakai pinjol ilegal.

Proyeksi 3-5 Tahun ke Depan: Jika Cermin Ini Terus Retak

Jika ketidakpercayaan ini dibiarkan, apa yang terjadi beberapa tahun ke depan?

• Ketimpangan Makin Lebar: UMKM yang menolak didata akan makin sulit dapat akses modal murah (seperti KUR) atau bantuan pemberdayaan. Mereka akan mandek, sementara yang masuk sistem formal akan lari kencang.

• Kualitas Kebijakan Menurun: Negara akan terus membuat asumsi-asumsi kebijakan yang tidak menapak bumi.

Kita sedang menuju era di mana data adalah bahan bakar peradaban. Negara yang miskin data valid akan tertinggal sangat jauh.

Refleksi: Sensus Bukan Jebakan, Tapi Cermin yang Harus Dibersihkan Bersama

Isu Perdebatan: Warga menolak sensus karena egois vs. Warga menolak karena sistemnya menakutkan. Insight Provokatif: Warga tidak menolak sensus; mereka menolak sistem yang dirasa tidak adil.

Sensus ekonomi bukanlah jebakan, ia adalah cermin. Dan saat ini, warga enggan bercermin karena merasa bayangan yang dihasilkan akan merugikan mereka.

Tugas pemerintah bukan sekadar memarahi warga agar mau didata, tapi membersihkan cermin tersebut. Kembalikan kepercayaan publik. Tunjukkan bahwa data mereka aman, tunjukkan bahwa pajak yang ditarik benar-benar kembali dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan yang nyata, bukan untuk memperkaya segelintir elite.

Hanya dengan rasa percaya, pintu-pintu yang tertutup itu akan terbuka dengan sendirinya.